Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kesra
 
Headline News

Depag Tetapkan Idul Adha Jumat 27 November 2009
KESRA-- 18 NOVEMBER: Pemerintah Indonesia menetapkan 1 Dzulhijjah 1430 Hijriyah jatuh pada hari Rabu 18 November 2009. Dengan demikian umat Islam di tanah air akan merayakan hari raya Idul Adha 1430 Hijriyah pada hari Jumat 27 November 2009.

Berantas Terorisme, Pemerintah Harus Benahi Pendidikan
KESRA-- 18 NOVEMBER: Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menilai pemerintah belum menerapkan kebijakan dan tindakan efektif dalam pemberantasan terorisme.

Presiden Jelaskan Rekomendasi Tim 8 pada 23 November
KESRA-- 17 NOVEMBER: Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas kasus Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto telah menyelesaikan tugasnya.

Menko Kesra: Obat Penyakit Filariasis Mutu Standar, tak Kedaluwarsa
KESRA—17 NOVEMBER: Pemerintah telah mengirimkan tim ahli ke Kabupaten Bandung, Jawa Barat untuk menyelidiki kematian warga yang diduga mengonsumsi obat penyakit kaki gajah (filariasis).

Perubahan Iklim Pengaruhi Laut di Indonesia
KESRA—16 NOVEMBER: Perubahan iklim yang terjadi di seluruh dunia, tentu juga berdampak terhadap lingkungan di Indonesia. Salah satunya adalah terhadap kondisi laut di Indonesia.

Mantan Dirdik KPK Utik-utik Nama MS Kaban
KESRA-- 12 NOVEMBER: Mantan Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Pol Bambang Widaryatmo buka suara atas keterlibatan mantan Menteri Kehutanan Kabinet Indonesia Bersatu I MS Kaban.
Hak Pendidikan 80% Anak Indonesia Belum Terpenuhi Buat halaman ini dalam format PDF Cetak halaman ini
BOGOR, 24 Mei:  Sekitar 80 hingga 90 persen anak–anak di Indonesia masih belum mendapatkan hak pendidikan, karena arti sebenarnya  pendidikan itu adalah hak,  bukan suatu kewajiban.
"Berapa juta anak Indonesia yang ke sekolah karena terpaksa, mendapatkan suasana sekolah yang tidak asik, dan tidak  menyenangkan, padahal belajar efektif adalah belajar yang menyenangkan,” ujar Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Dr Seto Mulyadi dalam siaran pers Kantor Promosi Hubungan Masyarakat dan Alumni (Prohumasi) IPB, Rabu (24/5).


Kak Seto, begitu sapaan sehari – harinya, sangat memprihatinkan sikap pemerintah yang nampak tidak serius menangani perlindungan anak di Indonesia.


“Tampak pemerintah agak kendor terhadap permasalahan ini , pemerintah hanya terfokus pada permasalahan  politik, pilkada, dan sebagainya,” ujarnya.


Menurutnya, jika permasalahan anak ini tidak diperhatikan dengan baik maka akan kehilangan suatu generasi. “Saya sarankan pemerintah dengan segera membentuk sejenis  kementrian atau departemen perlindungan anak. Dan itu harus dilakukan secara khusus,” ujarnya.


Ia juga mengkritisi sikap pemerintah yang kurang peduli terhadap hak anak pada ujian nasional yang sedang dilakukan oleh para pelajar di Indonesia saat ini. Khususnya, Ia mengkritisi kebocoran ujian nasional.


“Saya mengkritisi bahwa ujian nasional sebagai bentuk ketidakpedulian kita semua, termasuk pemerintah pada pemenuhan hak anak. Kita tahu ini akan menciptakan kriminal baru dalam dunia pendidikan. Terdapatnya bocoran soal yang keluar baik itu dari kalangan pejabat, guru dan petinggi lainnya,  akhirnya mencari jalan pintas semua,” ujarnya.  


Ia juga merasa prihatin melihat kondisi implementasi Undang – undang Perlindungan Anak, yang masih banyak belum terpenuhi oleh anak.


“Saya masih prihatin, apalagi sebentar lagi akan memperingati hari anak nasional yang jatuh pada 23 juli mendatang. Hak-hak anak masih banyak belum terpenuhi. Ini yang harus betul disadari, bangsa ini akan hancur jika anak anak tidak diperhatikan,” ujarnya.  (cn/broto)

 
 
   
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat
345 9444